Pemulihan Pascabanjir Bener Meriah-Aceh Tengah Berbasis Mitigasi

Jakarta – Banjir bandang yang melanda Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada November 2025 meninggalkan kerusakan signifikan dan mengubah kondisi fisik sungai di sekitarnya. Bangunan pasar yang tergerus arus serta bantaran sungai yang runtuh menunjukkan tingginya risiko bencana di kawasan tersebut.

Melihat kondisi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong proses pemulihan dilakukan dengan mengedepankan mitigasi risiko, termasuk relokasi pasar ke lokasi yang lebih aman.

Banjir bandang terjadi akibat meningkatnya debit sungai kecil di bagian belakang pasar secara tiba-tiba. Aliran air berenergi tinggi membawa batu, kayu, dan lumpur yang menggerus bantaran sungai serta merusak pondasi bangunan pasar. Dampak hidrometeorologi ekstrem ini membuat sebagian besar kios mengalami kerusakan berat dan tidak layak digunakan.

Sebagai langkah tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah merelokasi sementara pedagang terdampak ke bangunan di area yang lebih aman, termasuk meunasah di sekitar pasar. Langkah ini perlahan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, meski proses pemulihan masih menghadapi tantangan, terutama terkait keamanan lokasi pasar jangka panjang.

Jejak kerusakan akibat banjir bandang masih terlihat di sejumlah titik. Puing bangunan yang tergerus arus belum sepenuhnya dibersihkan, sementara beberapa struktur pasar berada dalam kondisi kritis akibat kehilangan penopang. Abrasi di bantaran sungai juga mempersempit ruang aman dan meningkatkan potensi banjir bandang susulan.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, meninjau langsung kondisi lapangan Pasar Simpang Tiga bersama Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, Jumat (30/1/2026).

Ia berdialog dengan pedagang di lokasi relokasi serta menyaksikan perubahan morfologi sungai dan kerusakan infrastruktur di sekitar pasar.

Banjir bandang telah mengubah bentuk dan alur sungai secara signifikan. Sungai yang sebelumnya relatif sempit kini melebar dan membentuk alur baru, sehingga meningkatkan ancaman banjir bandang di masa mendatang. Sungai ini mengalami perubahan bentuk dan aliran akibat banjir bandang. Area pasar di bagian belakang terdampak paling parah.

Berdasarkan hasil asesmen bersama Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB merekomendasikan relokasi permanen Pasar Simpang Tiga. Lokasi pasar saat ini berada di jalur rawan banjir bandang serta menempati bantaran sungai yang tidak memenuhi ketentuan sempadan sungai. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi apabila pasar dibangun kembali di lokasi yang sama.

BNPB menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, seperti penguatan tebing sungai menggunakan bronjong dan revitalisasi alur sungai, tetapi juga harus disertai penataan ruang berbasis risiko dan karakteristik ancaman setempat.

“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan solusi permanen. Dari hasil asesmen, Pasar Simpang Tiga sangat berisiko jika dibangun kembali di lokasi eksisting karena berada di jalur aliran sungai,” kata Budi Irawan.

Dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat terdampak, Deputi BNPB memastikan progres pembangunan hunian sementara (huntara) di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Di lokasi tersebut tengah dibangun 162 unit huntara tipe komunal, 32 unit telah selesai dibangun, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan.

“Kami berharap pembangunan huntara ini dapat selesai sebelum Ramadan. Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan dalam proses pemulihan, agar segera diajukan kepada BNPB,” ujar dia.

Selain di Bener Meriah, BNPB meninjau kesiapan hunian sementara di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di lokasi ini berdiri 123 unit huntara, sementara secara keseluruhan di Kecamatan Ketol, 252 unit huntara telah selesai dibangun dan siap diserahterimakan kepada masyarakat terdampak bencana.

Bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Deputi BNPB berdialog dengan perwakilan keluarga penerima manfaat. BNPB memastikan huntara siap dihuni, sementara Kementerian Sosial akan memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta per kepala keluarga. Bantuan ditargetkan terealisasi sebelum Ramadan.

“Untuk huntara yang komunal, nanti Kementerian Sosial akan melengkapi perabotan bapak-ibu sekalian dengan nilai 3 juta rupiah. Untuk yang insitu nanti dari BNPB yang akan melengkapinya,” jelas Budi.

Dari rangkaian agenda tersebut, Budi menegaskan bahwa pemulihan pascabencana harus dilaksanakan dengan prinsip build back better and safer. Relokasi dari zona rawan, penataan ruang berbasis risiko, serta penguatan infrastruktur pengendali bencana menjadi kunci untuk mengurangi potensi dampak bencana serupa di masa depan.

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan ketangguhan wilayah.

Sumber : Infopublik.id